SOERATKABAR.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memerintahkan perusahaan membangun embung atau tempat penampungan air untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Perusahaan juga diminta membuat sumur bor, sementara TNI dan Polri diperintahkan memetakan titik-titik yang rawan terbakar.
Dudung mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan karhutla dilakukan sejak sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya setelah api meluas.
“Dari mulai pembuatan embung, sudah diperintahkan kepada perusahaan-perusahaan, kemudian membuat juga sumur-sumur bor, sudah diperintahkan kepada TNI, Polri, di mana titik-titik api yang kemungkinan selalu ada, kemudian juga kepada lahan dibuatkan juga irigasi, semacam tempat-tempat penampungan air,” kata Dudung dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Menurut Dudung, karhutla berpotensi berulang setiap tahun, meskipun frekuensi kejadiannya dapat berbeda. Karena itu, pemerintah meminta upaya pencegahan dilakukan sejak awal, termasuk dengan menyediakan sumber air di wilayah rawan kebakaran.
“Jangan sampai, perintah Presiden (Prabowo), setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi,” ujarnya.
Selain pencegahan di darat, pemerintah juga memperkuat penanganan melalui operasi udara.
Dudung mengatakan Sang Kepala Negara memerintahkan penggunaan pesawat Hercules untuk mendukung penyemaian bahan dalam operasi modifikasi cuaca yang sebelumnya dilakukan menggunakan pesawat Cassa.
Pengerahan personel juga akan ditingkatkan dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan masyarakat. Menurut Dudung, penanganan harus dilakukan secara masif, terukur, dan segera karena karhutla telah menimbulkan gangguan.
“Perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas, baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat yang dilibatkan. Ini betul-betul harus secara masif, terukur, dan dilaksanakan dengan segera,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 5.499 titik panas (hotspot) pada Senin (19/10). Sementara itu, akumulasi luas lahan terbakar di enam provinsi dalam 24 jam terakhir mencapai 1.308 hektare. (cnni)
