JAKARTA – Dalam hubungan antarnegara, tak sedikit yang mengalami konflik. Konflik yang kini mengemuka adalah antara Rusia dan Ukraina, yang menimbulkan prediksi akan menjadi Perang Dunia 3. Lantas, seperti apa sikap pemerintah Indonesia dalam menanggapi konflik yang terjadi di kancah internasional? Berikut adalah sikap pemerintah Indonesia terhadap 3 konflik yang terjadi di dunia.
1. Israel-Palestina
Perseteruan antara Israel dengan Palestina sudah terjadi sejak akhir abad ke-17. Konflik kedua negara itu belum juga reda hingga sekarang. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menanggapi kondisi tersebut. Sampai detik ini, Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Sikap ini akan dipertahankan Indonesia hingga Israel angkat kaki dari Palestina dan Palestina merdeka.
Baca juga: Konflik Rusia dan Ukraina, Ini Negara-Negara di Belakangnya
Melansir laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pemerintah Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan langkah Israel yang terus melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina. Usaha Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat Palestina bukan hanya melanggar hukum internasional, tapi juga akan mengganggu stabilitas kawasan.
Baca juga: Laporan: AS Kerja Sama dengan Sekutu Kirim Tank Buatan Soviet ke Ukraina
2. Rusia-Ukraina
Konflik antara 2 negara pecahan Uni Soviet, Rusia dan Ukraina, terjadi sejak Februari 2022 lalu. Sebetulnya, kedua negara ini juga pernah berkonflik pada 2014, ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea yang notabene masuk dalam wilayah Ukraina. Menanggapi konflik ini, pemerintah Indonesia tetap menerapkan prinsip politik bebas-aktif. Sebab, Rusia dan Ukraina adalah negara-negara sahabat Indonesia.
Melansir Sindonews, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudirini telah melakukan komunikasi dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dan Menlu Rusia Sergey Lavrov. Indonesia memutuskan akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia karena memegang prinsip politik bebas-aktif.
3. Konflik Myanmar (Rohingya)
Rohingya adalah etnis di Myanmar yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Hampir seluruh etnis Rohingya beragama Islam dan kerap ditindas oleh negara. Melansir Okezone, penindasan orang-orang Rohingya sudah terjadi pada 2012 dan menimbulkan pelanggaran HAM. Pada tahun 2017, pihak militer Myanmar menyerang Desa Rakhine dan menewaskan banyak warga yang mayoritas orang Rohingya. Tak sedikit pula yang akhirnya mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka. Pada 2020, Menlu menyebut bahwa Indonesia menerima sekitar 396 pengungsi Rohingya. Penerimaan para pengungsi ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Sementara itu, pemerintah mengecam tindakan Myanmar yang melakukan langkah tak manusiawi kepada etnis Rohingya. Presiden Jokowi sendiri mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan tersebut.
