SOERATKABAR.COM, Jakarta – Sebanyak 29 orang meninggal dunia akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026.
Hal itu disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9).
Dari jumlah tersebut, 25 korban merupakan warga sipil. Sementara itu, empat korban merupakan anggota TNI dan Polri.
“Selama periode tersebut tercatat 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB,” kata Patrige dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu.
Patrige mengatakan gangguan keamanan di Papua Pegunungan pada periode yang sama mencapai 642 kasus berdasarkan hasil evaluasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
Menurut Patrige, penanganan gangguan kamtibmas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus melakukan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui program Binmas Noken.
“Penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” katanya.
Pengamanan dan patroli juga akan diperkuat di sejumlah jalur yang dinilai rawan, yakni Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, Wamena-Lanny Jaya dan Wamena-Nduga.
Selain pengamanan, pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui program Binmas Noken, termasuk pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan.
“Polda Papua dan Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat koordinasi serta menyusun langkah penanganan secara bersama dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum dan pendekatan humanis guna mendukung terciptanya keamanan, kedamaian dan keberlangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan,” kata Patrige.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum telah dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan menghasilkan langkah strategis bersama antara aparat dan pemerintah daerah untuk menangani berbagai persoalan keamanan.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap dinamika keamanan saat ini karena sudah banyak korban jatuh, bukan hanya dari aparat, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak memegang senjata dan ini adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa,” kata John Tabo.
Rapat koordinasi kamtibmas tersebut diikuti para bupati dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga dan Yahukimo. (cnni)
