Surabaya – PT Jasa Raharja (Persero) bersama sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) sektor transportasi meninjau kesiapan jalur dan infrastruktur transportasi dari Jawa Timur hingga Bali menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memastikan kelancaran mobilitas serta keselamatan masyarakat selama libur akhir tahun.
Survei tersebut melibatkan Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi; Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan; Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dr. Ir. Samsuddin, M.T., M.Mar.E., IPM; Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan, S.IK., M.M.; serta Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Mabes Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis, S.IK., M.H.
Turut hadir Kepala Biro Pembinaan Staf Utama Operasi Mabes Polri Brigjen Pol. Sangkan Bonaparte Silalahi, S.IK.; Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Pol. Turmudi, S.IK.; Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Timur Dwi Sasono; Kepala Kantor Wilayah Bali Abdillah; serta Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.
Pada hari pertama, rombongan memulai peninjauan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Gerbang Tol Kraksaan, Probolinggo. Di lokasi tersebut, PT Jasa Marga memaparkan kesiapan infrastruktur dan operasional jalan tol, termasuk langkah antisipasi menghadapi peningkatan volume kendaraan selama periode Nataru.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi, khususnya Seksi Paiton–Besuki. Ruas jalan tol tersebut direncanakan dibuka secara fungsional selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pengoperasian ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendistribusikan arus kendaraan, serta memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat di Jawa Timur.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk memeriksa kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pola operasional penyeberangan. Pelabuhan ini merupakan salah satu simpul transportasi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali.
Memasuki hari kedua, survei dilanjutkan dengan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Peninjauan mencakup kesiapan fasilitas pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, kapasitas pelayanan, hingga aspek keselamatan penumpang.
Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut ke Pelabuhan Celukan Bawang dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan layanan serta koordinasi penyelenggaraan transportasi laut dan udara selama periode Nataru.
Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi mengatakan, peninjauan langsung ke lapangan diperlukan untuk memastikan seluruh unsur penyelenggaraan transportasi siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.
Menurutnya, kelancaran perjalanan harus diimbangi dengan upaya perlindungan dan keselamatan masyarakat melalui kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, serta sistem pelayanan.
“Kesiapan menghadapi Nataru 2026/2027 tidak hanya berbicara mengenai kelancaran arus kendaraan dan mobilitas masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan setiap perjalanan berlangsung aman dan berkeselamatan. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder transportasi, mulai dari kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, hingga sistem pelayanan,” ujar Ariyandi.
Ia menegaskan, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus mengambil peran dalam ekosistem keselamatan transportasi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan langkah pencegahan kecelakaan serta penyelenggaraan perlindungan dasar bagi masyarakat.
“Jasa Raharja berkomitmen untuk terus hadir dalam ekosistem keselamatan transportasi melalui penguatan upaya pencegahan dan perlindungan dasar bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan menekankan pentingnya kesiapan seluruh simpul transportasi, terutama pada jalur yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat. Menurutnya, pengelolaan transportasi secara terintegrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran angkutan Nataru.
Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan juga menyampaikan bahwa peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan sekaligus memastikan kesiapan jalur dan simpul transportasi.
Pemeriksaan tersebut turut mencakup kesiapan pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, termasuk proses bongkar muat kendaraan dan pemberangkatan kapal.
Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Mabes Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis menyoroti pentingnya kesiapan personel, koordinasi operasional, serta penerapan pola pengamanan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai diperlukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas maupun gangguan keamanan dan keselamatan selama masa libur akhir tahun.
Keterlibatan Jasa Raharja dalam survei tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung penguatan ekosistem keselamatan transportasi nasional. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan perlindungan dasar dan pelayanan kepada korban kecelakaan, tetapi juga melalui langkah preventif serta peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder transportasi.
Melalui survei lapangan ini, berbagai potensi kerawanan diharapkan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah antisipasi bisa disiapkan secara terukur dan terintegrasi. Kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, serta sistem pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang aman, lancar, dan terkendali.
Sinergi lintas sektor tersebut sekaligus menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru tidak hanya diukur dari kelancaran perjalanan, tetapi juga dari terjaganya keselamatan masyarakat sejak berangkat hingga tiba di tempat tujuan. (*)













