Jayapura: Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Papua mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk dalam Katalog Elektronik (e-katalog). Hal itu penting agar pemasaran produksi akan semakin luas dan dikenal hingga seluruh Indonesia.
Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Juli Budi Winantya mengatakan UMKM Papua sudah seharusnya masuk dalam e-katalog karena mempunyai ciri khas tersendiri serta memiliki potensi sangat besar untuk bersaing dengan UMKM lainnya.
“UMKM Papua banyak produk-produk unggulan daerah unik dan dapat diangkat di Indonesia bahkan mancanegara,” katanya, dilansir dari Antara, Kamis, 29 September 2022.
Meski demikian, menurut Juli, para pelaku usaha masih agak kesulitan dalam menyediakan stok produk karena produksi yang dihasilkan masih kurang. “Untuk itu kami mengimbau kepada para pelaku UMKM agar terus mempertahankan kualitas dan kesinambungan produksi, karena ketika barang tersebut sudah masuk e-katalog pemesanan akan semakin banyak,” ujarnya.
Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Juli Budi Winantya mengatakan UMKM Papua sudah seharusnya masuk dalam e-katalog karena mempunyai ciri khas tersendiri serta memiliki potensi sangat besar untuk bersaing dengan UMKM lainnya.
“UMKM Papua banyak produk-produk unggulan daerah unik dan dapat diangkat di Indonesia bahkan mancanegara,” katanya, dilansir dari Antara, Kamis, 29 September 2022.
Meski demikian, menurut Juli, para pelaku usaha masih agak kesulitan dalam menyediakan stok produk karena produksi yang dihasilkan masih kurang. “Untuk itu kami mengimbau kepada para pelaku UMKM agar terus mempertahankan kualitas dan kesinambungan produksi, karena ketika barang tersebut sudah masuk e-katalog pemesanan akan semakin banyak,” ujarnya.
Ia menambahkan masuknya UMKM Papua ke e-katalog juga dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Kami mendukung program P3DN dapat di terapkan di semua pemerintah, Kementerian/Lembaga terkait dimana para UMKM dapat masuk dalam e-katalog dengan begitu daya beli akan lebih besar,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar UMKM bisa segera mendaftarkan usahanya, sehingga ketika ada kegiatan pemerintah daerah akan memesan pada e-katalog dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
(ABD)
