Depok.suara.com – Presiden Jokowi menyampaikan surat yang diberikan oleh FIFA terkait Tragedi Kanjuruhan. Surat ini dikirimkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino kepadanya pasca keduanya terlibat komunikasi melalui saluran telepon pada Senin (3/10/2022).
Presiden Jokowi menyampaikan salah satu poin dalam surat tersebut adalah
FIFA dan pemerintah bersepakat untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.
“FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut,” kata Jokowi dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/2022).
Bahkan agar bisa memantau perkembangan transformasi sepak bola Indonesia, Jokowi menyebut FIFA akan berkantor di Indonesia untuk menjalankan proses tersebut.
Baca Juga:Partai Darul Aceh Janji Berikan Suara untuk Partai Pendukung Anies Baswedan
Kemudian, Jokowi memaparkan bahwa FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan pemerintah Indonesia bakal melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia;
2. Memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional;
3. Melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama;
4. Mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada; serta
Baca Juga:Presiden Jokowi: Alhamdulillah FIFA Tidak Berikan Sanksi kepada Indonesia
5. Menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.
Di sisi lain, Jokowi menyatakan kalau FIFA tidak memberikan sanksi bagi sepak bola Indonesia pasca terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Jokowi juga menyebut kalau Gianni Infantino akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah.
