PURWASUKA- Anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidkon Djampi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pondok pesantren dan beasiswa bagi santri miskin di Jabar.
BOS untuk pondok pesantren dan beasiswa bagi santri miskin tersebut dinilai Sidkon Djampi sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang sejak disahkan sampai saat ini minim implementasi di lapangan.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengalokasikan anggaran BOS untuk pondok pesantren dan beasiswa bagi santri miskin di 2023.
“Kami (Fraksi PKB) meminta gubernur menganggarkan BOS untuk pondok pesantren di 2023. Kami juga minta ada bantuan uang berupa beasiswa untuk santri miskin. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil harus ingat pernah berjanji dalam kampanye akan bantu masyarakat pondok pesantren,” tegas Sidkon Djampi, Bandung, Senin, 10 Oktober 2022.
Baca Juga:Ngaku Wartawan, Empat Pria Ditangkap Polres Purwakarta, Modusnya Begini
Terkait pagu anggaran yang diminta untuk Bantuan Operasional Sekolah bagi Ponpes, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengaku belum mengetahui pasti pagu anggaran yang ideal untuk membiayai Bantuan Operasional Sekolah bagi Ponpes tersebut.
Sama halnya dengan pagu anggaran untuk beasiswa bagi santri miskin. Ia pun tak mengetahui idealnya berapa. Belum lagi santri miskin di Jawa Barat belum terdata dengan baik.
Namun yang pasti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya segera mengeksekusi soal usulan BOS untuk Ponpes dan beasiswa bagi santri miskin mengingat masa jabatan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan selesai di 2023.
“Soal BOS untuk Ponpes ya tinggal didiskusikan, dan didata yang penting di 2023 sudah ada. BOS untuk Ponpes selama ini enggak pernah ada, Ponpes di Jabar tumbuh dan berkembang sendiri. Padahal ada Perda Ponpes di Jabar, dimana Pemprov Jabar? Kenapa Pemprov Jabar tidak memfasilitasi,” kata dia.
“Beasiswa bagi santri miskin kita inisiasi dulu. Misalkan Rp1 triliun atau setengah triliun. Uang ada tinggal dihitung berapa jumlah santri miskin, pastikan dahulu datanya dan hitungan (untuk anggarannya),” sambung dia. ***
Baca Juga:Ridwan Kamil Diinterupsi Anggota DPRD Jabar, Gara-gara Soal Implementasi Perda Ponpes
