Selepas rapat, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan jika data terkumpul pada satu institusi, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).
Setiap kementerian/lembaga tidak perlu lagi sibuk mengurusi data dan hanya perlu fokus kepada tugas masing-masing. Dengan begitu, program-program yang dijalankan diyakini akan lebih tepat sasaran.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kepala Negara meminta seluruh menteri dan kepala lembaga membuka seluruh data yang dimiliki kepada BPS. Kemudian, BPS, akan menyempurnakan data tersebut dengan melakukan Sensus Regsosek yang akan dimulai pada Oktober hingga Desember.
Selain itu, sambung Airlangga, Presiden juga meminta seluruh data dimutakhirkan secara total. Seperti data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih berbasis data 2011.
“Presiden meminta untuk segera diperbarui sehingga data yang ada merupakan data terkini,” tutur Airlangga di Istana, Rabu, 12 Oktober 2022.
Proses pendataan dan pengelolaan data memang masih menjadi masalah di Indonesia. Program tersebut belum dilakukan secara terpusat pada satu wadah yang sama.
“Beberapa kementerian mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang, seperti untuk DTKS di Kementerian Sosial. Kemudian, juga ada terkait dengan data keluarga di BKKBN, kemudian juga ada di pengentasan kemiskinan di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kemudian, ada juga di Dukcapil,” jelas Airlangga.
(AGA)
