“Saya berharap komitmen pendanaan sebesar USD5 juta yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka AIS Forum. Ini digunakan untuk implementasi program-program praktis dan inovatif guna meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir,” kata Luhut saat Launching Blue Financing Strategic Document dan Penandatanganan Financing Agreement antara Pemerintah Indonesia dan UNDP di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.
Ia berujar peluncuran Dokumen Blue Financing Strategy menetapkan arah bagi negara kepulauan untuk berkolaborasi memanfaatkan keuntungan yang menjanjikan dalam bidang ekonomi laut.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Agenda ini, lanjut Luhut, menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada kerja sama global yang nyata untuk mewujudkan transformasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan UNDP, saya yakin AIS Forum dapat mencapai tujuan utama pembentukannya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ekonomi biru, pengelolaan sampah plastik dan lainnya,” ucapnya.
Luhut menyampaikan dalam melestarikan dan melindungi laut, Indonesia menjaga komitmen untuk memperluas kawasan lindung laut menjadi 32,5 juta hektare di 2030 dan mengklaim telah mencapai penyelesaian 86,5 persen dari target itu.
Ditambahkannya, Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi biru yang besar dengan 108 ribu kilometer garis pantai dan keanekaragaman hayati laut yang kaya, dua pertiga wilayah perairan Indonesia mempunyai perkiraan sebesar USD1,33 triliun.
“Namun, ekonomi kelautan kita masih memiliki ruang besar untuk berkembang, dan kita masih memiliki banyak tantangan bersama yang dihadapi oleh sesama negara kepulauan kita,” tutur Luhut.
Melalui dokumen strategis ini juga, Indonesia akan meluncurkan blue bond atau obligasi biru untuk mendukung pendanaan ekonomi biru. Program ini didukung lembaga keuangan internasional menawarkan sarana untuk menarik pendanaan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta.
“Penerbitan obligasi pertama akan digunakan untuk mendanai perbaikan Kawasan Konservasi Laut (KKL) pengelolaan. Ini menawarkan prospek win-win solution dengan membayar investor sementara pada saat yang sama meningkatkan hasil penangkapan ikan,” pungkas Luhut.
(HUS)
