“Kami bekerja sama dengan Lapan. Kita akan tahu nanti posisi rumah [penerima bansos] itu dengan data geospasialnya, lewat citra satelitnya,” kata Risma dalam webinar ‘Bansos Dipotong, ke Mana Harus Minta Tolong?’, Kamis (19/8).
Menurutnya langkah itu diperlukan agar Kemensos bisa memastikan penerima bansos merupakan warga miskin yang butuh bantuan. Jika kondisi rumah penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria, maka bantuan ke penerima itu bisa dicabut.
“Kalau dia ngomong masih miskin, ‘oh wong rumahnya tambah besar kok’, kita bisa bandingkan begitu,” ujar Risma.
Sejauh ini, Kemensos telah bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan pemantauan rumah penerima bansos. PT Pos menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung ke warga secara door to door atau dengan membuka posko di desa saat penyaluran bansos.
Saat itu, PT Pos juga melaporkan kondisi rumah penerima bansos dengan mengirimkan foto rumah melalui aplikasi. PT Pos juga mengirimkan koordinat rumah penerima bansos melalui aplikasi tersebut.
Selain itu, Risma mengaku menemukan beberapa penerima bansos Kemensos memiliki rumah besar dengan listrik 10.000 watt. Namun Risma enggan menjelaskan lebih lanjut terkait penerima bansos tersebut.
“Ada juga penerima bansos itu [listrik] rumahnya 10 ribu watt, ada yang seperti itu, kita berharap ke depan input-input data ini bisa maksimal,” ucap Risma.
Pihaknya berharap Kemensos bisa mengakses data penggunaan listrik penerima bansos untuk memastikan penerima sesuai kriteria.
“Akan bagus sekali kalau ke depan kita bisa melihat penggunaan listrik. Jadi kita akan lebih tahu lagi, bisa padan data tadi sehingga data [penerima bansos] kita bisa lengkap ada kondisi rumah, penggunaan listrik,” ujarnya.
Sebelumnya, Risma menemukan beberapa kesulitan saat melakukan perbaikan dan digitalisasi data penerima bansos.
Selain ada data ganda dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma juga menemukan kesulitan input data penerima bansos ke sistem perbankan karena nama penerima merupakan kombinasi angka dan huruf seperti NA70, atau ACEH26.
Hingga data akhir Juni lalu, Kemensos telah menghapus total 52,5 juta data ganda dalam sistem DTKS. Awalnya terdata 193 juta juta jiwa rakyat miskin dalam DTKS, setelah pembenahan data tersebut susut menjadi 139,4 juta jiwa.
