Jakarta – Kementerian PUPR angkat suara terkait macet yang terjadi selama belasan jam di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kejadian ‘horor’ itu sebelumnya dikeluhkan oleh Anggota DPR RI Mulyadi.
“Dalam jangka pendek kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan di Jalur Puncak, sehingga bisa melihat apa saja yang bisa dilakukan,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).
Menurutnya, kemacetan parah yang terjadi di kawasan wisata tersebut salah satunya disebabkan oleh luas persimpangan jalan yang tidak sepadan dengan jumlah kendaraan motor yang melintas.
Oleh karena itu, pihaknya tengah mempersiapkan program pelebaran jalan di kawasan Puncak. “Yang ada itu kan seperti persilangan di Taman Safari bisa kita perbesar dan ada program pelebaran jalan, jadi bahu jalan diperbesar. Tapi lahan belum tuntas dan butuh kerja sama dengan pemda,” katanya.
Tak hanya isu kemacetan, lanjutnya, Puncak juga diwarnai dengan isu lingkungan seperti tanah longsor. Apabila jalan menuju Puncak semakin diperbesar, dikhawatirkan dapat menyebabkan tanah longsor.
“Di situ juga ada isu daya dukung lingkungan seperti longsor, kalau kita buka (jalannya) harus dievaluasi betul karena khawatir semakin dibuka semakin banyak (wisatawan) yang datang ke sana,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Mulyadi meminta agar kawasan Puncak segera dibenahi oleh Kementerian PUPR. Pasalnya, Mulyadi menjadi salah satu dari ribuan orang yang terjebak macet parah belasan jam pada Minggu (27/2).
Ia mengatakan kemacetan sampai membuatnya telat dua jam saat hendak menghadiri sidang reses. Menurut Dedi, pemerintah harus punya solusi untuk mengurai kemacetan di puncak karena kondisi ini kerap kali terjadi.
“Solusi jangka panjang, proyek puncak dua dilaksanakan sebagai jalur lintasan, sementara jalur puncak yang saat ini sebagai jalur wisata,” kata Mulyadi dalam pesan singkat, Senin (28/2).
(fry/sfr/CNNI)
