Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut cepat lambatnya pencairan gaji guru sangat bergantung dari Pemerintah Daerah (Pemda). Proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK juga mesti menempuh proses administrasi yang panjang.
“Jadi, ada anggapan guru jika sudah diumumkan lulus, mereka akan menerima gaji. Karena kemarin juga ada pertanyaan kepada kami, kok sembilan bulan gaji belum dibayarkan?” beber Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam Rapat Kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dikutip Kamis, 29 September 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Nunuk menjelaskan saat guru dinyatakan lulus pada November 2021, bukan berarti mereka langsung menerima gaji. Meski, pemerintah pusat telah menyediakan gaji melalui Dana Alokasi Umum (DAU) per Januari 2022 di Pemda.
“Namun, pemberian gaji belum dapat dilakukan karena masih ada proses pemberkasan, verifikasi, dan validasi berkas oleh Pemda, pengajuan nomor induk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta proses pengangkatan dan penugasan di daerah masing-masing, oleh pejabat pembuat komitmen atau pemdanya masing-masing,” papar Nunuk.
Proses itu, kata Nunuk, memakan waktu tiga bulan atau sampai Maret 2022. Sehingga, paling cepat mereka baru bisa diangkat paling cepat oleh Pemda pada April 2022.
Namun, Nunuk mengungkapkan berdasarkan data di Kemendikbudristek, rata-rata Pemda baru mengangkat guru pada Juni atau Juli 2022. Sehingga, guru-guru itu baru akan mendapatkan gaji pada Oktober atau November 2022.
“Guru baru tersebut baru menerima rapelnya pada Oktober atau November. Jadi, rapel itu tetap ada, karena gaji itu sudah Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) sesuai dengan daerahnnya masing-masing,” kata Nunuk.
(REN)
