“Dalam kasus pembunuhan Brigadir (Nofriansyah) Yosua (Hutabarat atau J) luar biasa Komnas HAM. Tapi pada kasus pembunuhan km (kilometer) 50 atensi Komnas HAM berbeda,” kata Arsul di Kompleks Parlemen saat uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komnas HAM, Jumat, 30 September 2022.
Arsul menilai Komnas HAM bergerak melampaui kewenangan dalam kasus Brigadir J. Bahkan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menemui Gubernur Papua Lukas Enembe yang menjadi tersangka korupsi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Entah di mana aspek pelanggaran HAM-nya datang jauh-jauh ke sana (Papua). Luar biasa Ketua Komnas HAM kita ini,” sindir politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sayangnya, kata Arsul, sikap serupa tidak ditunjukkan Komnas HAM saat menangani kasus penembakan mantan laskar Front Pembela Islam (FPI) di km 50. Kuantitas dan kualitas keterlibatan Komnas HAM dinilai minim.
“Juga pada kasus Wadas, Komnas HAM itu jujur saja agak lembek, baru agak kerasan setelah Komisi III turun ke sana, statement-nya berubah,” ujar dia.
Arsul meminta tanggapan Komnas HAM atas kritik tersebut. Terutama kepada para petahana yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027, seperti Amiruddin dan Beka Ulung Hapsara.
(AZF)
