“Indonesia dan Norwegia terutama BKIPM dan NFSA sebenarnya memiliki sejarah hubungan yang baik dalam kerangka kerja sama bilateral kedua institusi dalam bidang mutu dan keamanan pangan. Hal ini disepakati untuk diformalkan dalam bentuk ‘Mutual Recognition Arrangement‘ atau MRA,” kata Kepala BKIPM Pamuji Lestari, dilansir dari Antara, Minggu, 2 Oktober 2022.
Pamuji saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal NSFA Ingunn Midttun Godal di Bergen, Norwegia, mengatakan pentingnya tugas dan fungsi BKIPM sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yakni memastikan penerapan ‘Tindakan Karantina Ikan dan Inspeksi’ baik pada level pusat sampai ke unit pelaksana teknis.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Karenanya, dalam pelaksanaan tugas BKIPM selalu terkait dengan perlindungan kelestarian sumber daya perikanan dan industri perikanan, termasuk penyakit ikan berbahaya yang bersifat lintas batas (transboundary aquatic animal disease), mutu dan keamanan pangan asal ikan bagi masyarakat.
“Mengingat tugas tersebut, BKIPM senantiasa memperhatikan prinsip kehati–hatian (precautionary measures) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas perdagangan komoditas hasil perikanan,” katanya.
Pamuji memastikan pelaksanaan tugas tersebut tetap dalam koridor fasilitasi perdagangan sebagaimana Indonesia dan Norwegia telah juga meratifikasi Trade Facilitation Agreement atau TFA berdasarkan atas WTO Bali Deliverable 2013.
Salah satu bentuk komitmen BKIPM dalam mendukung perdagangan hasil perikanan kedua negara adalah terbentuknya Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IE-CEPA, di mana bidang SPS atau Sanitary and Phyto-Sanitary juga termasuk di dalam persetujuan kerja sama multisektor.
Pamuji berharap Norwegia terutama NFSA dapat mengoptimalkan konsep kerja sama yang telah dituangkan di dalam IE CEPA. Selain itu, dengan adanya MRA tersebut sebagai pengakuan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia telah diakui atau ekuivalen dengan sistem yang berlaku di Norwegia dan negara-negara EFTA.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya jaminan mutu dan standar sesuai persyaratan pasar global. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan pasar dunia terhadap citra produk perikanan Indonesia.
(ABD)
