Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan tiga provinsi yang menjadi daerah otonomi baru Papua telah siap diresmikan. Pelantikan bagi penjabat gubernur untuk masing-masing provinsi akan dilakukan pada akhir Oktober 2022.
“Dari hasil Tim Satgas DOB Papua selama dua minggu berada di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan telah melakukan permutakhiran data, informasi, dan status lahan yang akan menjadi kantor penjabat gubernur,” kata Wempi di Jayapura, Minggu, 2 Oktober 2022.
Menurut Wempi, dana hibah telah disiapkan dari pemerintah pusat, provinsi induk, dan masing-masing kabupaten yang ada di sekitar Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
“Sehingga jika tidak ada perubahan jadwal, maka paling lambat pada akhir Oktober 2022 ada peresmian tiga DOB Papua sekaligus pelantikan penjabat gubernur,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam regulasi diatur bahwa peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan setelah enam bulan undang-undang tersebut diundangkan. Namun, agar tiga daerah bisa mengikuti Pemilu 2024, perlu dipercepat sehingga dapat mengikuti tahapan Pemilu 2024.
“Kini tahapan pemilu sedang berlangsung, termasuk pendaftaran para calon. Oleh karena itu, penjabat gubernur harus dilantik agar dapat mengikuti Pemilu 2024, ” kata dia.
“Dari hasil Tim Satgas DOB Papua selama dua minggu berada di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan telah melakukan permutakhiran data, informasi, dan status lahan yang akan menjadi kantor penjabat gubernur,” kata Wempi di Jayapura, Minggu, 2 Oktober 2022.
Menurut Wempi, dana hibah telah disiapkan dari pemerintah pusat, provinsi induk, dan masing-masing kabupaten yang ada di sekitar Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
“Sehingga jika tidak ada perubahan jadwal, maka paling lambat pada akhir Oktober 2022 ada peresmian tiga DOB Papua sekaligus pelantikan penjabat gubernur,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam regulasi diatur bahwa peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan setelah enam bulan undang-undang tersebut diundangkan. Namun, agar tiga daerah bisa mengikuti Pemilu 2024, perlu dipercepat sehingga dapat mengikuti tahapan Pemilu 2024.
“Kini tahapan pemilu sedang berlangsung, termasuk pendaftaran para calon. Oleh karena itu, penjabat gubernur harus dilantik agar dapat mengikuti Pemilu 2024, ” kata dia.
Menurut Wempi, dalam suatu pemerintah agar anggaran dapat digunakan, provinsi harus memiliki pejabat daerah. “Untuk nama-nama penjabat sudah ada tinggal pelantikan pada Oktober,” ujar dia.
Dia menambahkan pihaknya sedang melihat provinsi mana yang akan menjadi pusat peresmian karena pelaksanaannya hanya dipusatkan di satu provinsi.
(AZF)
