Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta pemerintah lebih serius menanggapi tindakan diskriminasi siswa beragama Kristen di SMAN 2 Depok. Siswa Kristen di sekolah tersebut tak mendapat ruangan untuk menggelar bimbingan rohani.
“Pemerintah pusatnya enggak serius, pemerintah daerahnya abai, ya klop deh. Akibatnya kejadian diskriminasi masih terus terulang,” kata Ubaid kepada Medcom.id, Jumat, 7 Oktober 2022.
Ubaid menyebut pemerintah pusat dan daerah harus lebih intens berkolaborasi. Utamanya, bagi pemerintah pusat tidak hanya membuar regulasi terkait pencegahan tindakan diskriminasi di sekolah.
“Pemerintah pusatnya enggak serius, pemerintah daerahnya abai, ya klop deh. Akibatnya kejadian diskriminasi masih terus terulang,” kata Ubaid kepada Medcom.id, Jumat, 7 Oktober 2022.
Ubaid menyebut pemerintah pusat dan daerah harus lebih intens berkolaborasi. Utamanya, bagi pemerintah pusat tidak hanya membuar regulasi terkait pencegahan tindakan diskriminasi di sekolah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Ya duduk, ya bekolaborasi saling menguatkan. Pemerintah pusat jangan hanya bikin kebijakan lalu lepas tangan,” tutur dia.
Dia mengatakan sekolah harus menjadi institusi inklusif. Ubaid menyebut sekolah mestinya memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga pendidikan.
“Sekolah itu harus menjadi institusi yang inklusif, bukan malah melegalkan kebijakan dan praktik diskriminatif,” tegas dia.
(REN)
