“Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangannya usai pertemuan, Jumat, 7 Oktober 2022.
Menurut Anggoro, dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai Rp607 triliun. Sebesar 89 persen diinvestasikan ke goverment related investment, dengan 65 persen di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya,” ungkapnya.
Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan melaporkan sejumlah kinerja yang dicapainya selama 19 bulan sejak dilantik Presiden Jokowi pada 22 Februari 2021. Salah satunya, upaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta menjadi 35 juta.
“Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh dua kali lipat menjadi 70 juta,” ucap Anggoro.
Ia juga menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta. Ini sesuai arahan dari Presiden Jokowi.
“Kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile,” ujar Anggoro.
Dewan Direksi juga menyampaikan pada Presiden Jokowi terkait perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurut Anggoro, BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4. Sedangkan, tahap 5 segera dikirimkan dalam waktu dekat.
“Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi,” jelas dia.
(AGA)
