“Pertama, kenapa kita ambil posisi ‘no’? Karena kita tidak ingin adanya politisasi di Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan terkait, misalnya rivalitas politik,” kata Habib dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2022.
Habib menjelaskan, pada dasarnya Dewan HAM dibentuk sebagai forum yang konstruktif untuk berdialog, serta membangun kesepakatan yang tujuannya adalah hasil baik dan kemajuan yang berarti.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia mengatakan, keputusan Indonesia tersebut diambil setelah melakukan kerja sama, koordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak, termasuk dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurut Habib, komunikasi dan diskusi mendalam dengan negara-negara OKI yang menjadi anggota Dewan HAM terus dilakukan sebelum pengambilan voting ini.
“Dengan perkembangan tadi, OKI sepakat bahwa Dewan HAM ini sesuai mandatnya tidak boleh digunakan sesuai dengan tujuan politis,” ucapnya.
Baca juga: Dewan HAM PBB Tolak Debat Isu Uighur, Indonesia Turut Menolak
“Kita harapkan, Dewan HAM tidak pilih-pilih, tidak selektif dalam memilih isu yang dibahas,” sambungnya.
Sementara itu, terkait dengan perhatian pada dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, Habib mengatakan, instrumen HAM dalam mekanisme ini bukan satu-satunya jalan. Menurutnya, pendekatan dengan berbagai pihak, terutama Tiongkok secara bilateral dan OKI, sudah dilakukan.
Ia menegaskan, penyelesaian isu terkait HAM atau konflik harus mengutamakan inklusivitas dan melibatkan pihak yang ada. Hal ini, kata Habib, didorong OKI dalam kasus kemarin.
“Sehingga mereka tidak sepakat dan sejalan untuk mendukung inisiatif yang diragukan ketulusannya dalam proses pembahasan isu ini,” pungkasnya.
(FJR)
