Biden Diminta Ambil Tindakan terhadap Investasi AS ke Tiongkok

Washington: Sekelompok anggota parlemen termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, dan Senator Republik John Cornyn meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mengeluarkan perintah eksekutif tentang investasi keluar ke Tiongkok dan lainnya.
 
Mengutip Channel News Asia, Minggu, 9 Oktober 2022, Kongres telah mempertimbangkan undang-undang yang akan memberi Pemerintah AS kekuatan baru untuk memblokir miliaran investasi AS ke Tiongkok. Proposal telah dihapus dari undang-undang bipartisan untuk mensubsidi pembuatan dan penelitian cip semikonduktor AS dalam RUU yang disetujui di Agustus.
 
Anggota parlemen, termasuk Demokrat Bill Pascrell dan Republikan Brian Fitzpatrick, mengatakan dalam sebuah surat kepada Biden bahwa ketika negosiasi berlanjut, keamanan nasional AS tidak bisa menunggu. Mereka mengatakan Presiden harus mengambil tindakan segera untuk menjaga keamanan, pasokan nasional, dan ketahanan rantai pada investasi keluar.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gedung Putih dan Kedutaan Besar Tiongkok tidak segera berkomentar. Sedangkan Pejabat Keamanan Nasional Gedung Putih Peter Harrell awal bulan ini mengatakan Pemerintahan Biden belum membuat keputusan akhir tentang mekanisme investasi keluar potensial yang mengatur investasi AS di Tiongkok.

Harrell menekankan tindakan apapun yang menargetkan investasi semacam itu harus disesuaikan secara sempit untuk mengatasi kesenjangan dalam otoritas AS yang ada dan risiko keamanan nasional tertentu.
 
“Ketika kita menyerahkan kekuatan manufaktur dan pengetahuan teknologi kita kepada musuh asing, kita merugikan ekonomi kita, daya saing global kita, pekerja Amerika, industri, dan keamanan nasional,” kata anggota parlemen.
 
“Tindakan pemerintah di bidang ini sudah lama tertunda untuk mengatasi ruang lingkup dan besarnya risiko serius yang kita hadapi sebagai sebuah negara,” tambahnya.
 
Undang-undang yang diusulkan dimaksudkan untuk memberikan pemerintah visibilitas yang lebih besar ke dalam investasi AS. Adalah wajib untuk memberitahu pemerintah tentang investasi yang mungkin termasuk dalam peraturan baru, dan AS dapat menggunakan otoritas yang ada untuk menghentikan investasi, atau mengurangi risiko.
 

(ABD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *