Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, dengan begitu dapat mempermudah masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya. Namun, perkembangan tersebut datang dengan konsekuensi lainnya, yaitu munculnya gerakan populisme politik.
Meski begitu, sambung politikus Golkar ini, tantangannya adalah, apakah ruang digital sudah aman bagi para masyarakat untuk bersuara secara objektif. Seringkali, lanjut Meutya Hafid masih adanya tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Populisme harus diantisipasi baik oleh akademisi ataupun pemuda sebagai bagian dari ruang publik,” ujar Meutya dalam acara diskusi ‘Politik dalam Diskursus Digital’ bertajuk Analyzing The Emergence of Digital Populism in Indonesia, di Malang, Kamis, 6 Oktober 2022.
Baca: E-commerce Bisa Jadi Ladang Cuan Lho! Begini Caranya..
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengatakan populisme mewakilkan suasana batin yang mendukung kelompok tertentu, dan kadang memiliki dampak negatif. Sehingga sebagai pejabat publik, adalah tugasnya untuk mendistribusikan pembangunan secara merata tanpa mengfavoritkan beberapa daerah.
“Populisme tidak hanya dimaknai secara sempit, namun populisme kita adalah memastikan bahwa publik tidak ada satupjn yang tertinggal,” katanya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UB, Wawan Sobari mendefinisikan populisme digital sebagai perilaku politik baru yang ditandai dengan penggunaan Internet sebagai bentuk partisipasi politik dan instrumen mobilisasi.
“Perkembangan teknologi digital tentu memiliki konsekuensi terhadap demokrasi. Teknologi Digital bisa menjadi pisau bermata dua, bisa membuat demokrasi semakin berkembang atau sebaliknya, yaitu backsliding democracy,” ujarnya.
(ALB)
