Usai dilantik, Sri Sultan mengatakan sejumlah program yang jadi prioritasnya selama
lima tahun mendatang. Pangan menjadi salah satu yang bakal dijaga.
“Kami sudah laporkan ke Presiden. Kami punya kontrak dengan petani-petani, ada (lahan) 35 hektare untuk ditanami pangan sampai 10 tahun dan bisa diperpanjang,” kata Sri Sultan, Senin, 10 Oktober 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sebanyak 35 ribu hektare lahan pertanian itu dimiliki banyak petani. Dalam kontrak itu, para petani wajib produktif menanam komoditas pangan pada lahannya, termasuk beras.
Sri Sultan mengatakan petani yang hendak menjual lahannya tetap diperbolehkan. Namun, kepala daerah setempat harus siap menjamin angka lahan pertanian 35 ribu hektare tidak berkurang.
“Sekiranya ada petani mau menjual tanahnya boleh tapi bapak atau ibu bupati/wali kota harus bisa mengganti petani lain sesuai yang akan keluar dari 35 ribu hektare itu,” katanya.
Ia mengatakan proses penggantian harus sudah disiapkan sebelum transaksi penjualan lahan pertanian. Pengganti lahan harus dipastikan ada jika lahan pertanian itu dijual untuk kegiatan di luar pertanian.
“Sebelum transaksi harus dilakukan, kepala daerah harus bisa mengganti. Jadi 35 ribu hektare tidak boleh berkurang,” ucapnya.
Menurut dia, produksi beras di DIY sudah berlebih jika untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ia menyebut kebutuhan beras di DIY per tahun sebesar 667 ribu ton per tahun, sementara produksi per tahunnya sebanyak 980 ribu ton.
“Harapannya kami tidak ada masalah sehingga kami sekarang memverifikasi desa mana yang cukup pangan dan tidak cukup pengannya akibat kondisi geografis,” ujar Sri Sultan.
Selain itu, Sri Sultan menyebut, masalah kemiskinan juga jadi prioritas. Pasalnya, angka ketimpangan di DIY menjadi salah satu yang tertinggi di nasional. Selain itu, ada juga persoalan lingkungan yang masuk dalam daftar program pada periode kelimanya Sri Sultan. Lalu, ada juga proyek infrastruktur, salah satunya jalan tol.
(NUR)
