Suara.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan persiapan Piala Dunia U-20 2023 terus berjalan di tengah Tragedi Kanjuruhan, Malang, yang telah membuat seratusan lebih orang meninggal dunia.
Namun, prioritas pemerintah saat ini, kata Zainudin, masih tertuju fokus kepada penyelesaian kasus dan penanganan korban Kanjuruhan.
“Persiapan Piala Dunia U-20 2023 masih, masih (berjalan), tidak ada gangguan Insyaallah. Infrastruktur tetap (jalan). Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami sudah siap sejak 2021,” kata Zainudin di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (10/10/2022).
![Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/10/2022). [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/07/49169-menpora.jpg)
“Tapi sekali lagi konsentrasi kami, pemerintah, adalah segera menyelesaikan Tragedi Kanjuruhan, penanganan korban itu yang paling penting. Kami sedang fokus untuk urusan Tragedi Kanjuruhan,” sambungnya seperti dimuat Antara.
Baca Juga:
Suko Sutrisno Angkat Bicara Soal Misteri Pintu Stadion Kanjuruhan
Tragedi Kanjuruhan sempat menjadi kekhawatiran sejumlah orang termasuk para pejabat dan pemangku kepentingan olahraga terkait status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dan kemungkinan sanksi penangguhan dari FIFA.
Namun Presiden Joko Widodo telah memastikan Indonesia tidak dikenai sanksi FIFA meski Tragedi Kanjuruhan telah menewaskan setidaknya 125 orang yang membuatnya menjadi tragedi dengan orban jiwa terbesar kedua dalam sejarah pertandingan sepak bola dunia.
FIFA, dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, bahkan menyatakan akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Untuk kelancaran upaya itu, FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses tersebut.
Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan.
Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu bertugas mengungkap kasus dan akar masalah untuk kemudian memberikan rekomendasi atas masalah itu.
TGIPF siap menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan sejak terbentuk 3 Oktober lalu.
