Pramono Anung Janji Tak Akan Beri Ruang ke Parkir Liar di Jakarta

SOERATKABAR.COM, Jakarta – Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP Pramono Anung mengaku dirinya tak akan memberi ruang kepada parkir liar di wilayah provinsi itu jika dirinya diberi amanat menjadi gubernur.

Pram, sapaan akrabnya, berjanji akan melibatkan para pengelola parkir liar di Jakarta. Namun, katanya, pelibatan pengelola parkir liar bukan terkait premanisme.

“Enggak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan dan persoalan parkir di daerah itu. Tapi bukan premanisme ya, itu kita lawan,” kata Pram usai bertemu dengan eks Gubernur DKI Fauzi Bowo alias Foke di Museum MH Thamrin, Jakarta, Selasa (3/9).

Pria yang masih menjabat Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu menjelaskan dalam setiap pengambilan kebijakan harus ada keseragaman. Namun, untuk melakukan itu, seorang pemimpin harus memiliki keberanian.

Oleh karena itu, Pram mengaku juga akan terus berkonsultasi dengan Foke dalam setiap kebijakan yang ia ambil nantinya, termasuk soal parkir.

“Maka kalau diberikan kesempatan kami berdua dan juga tentunya kami akan mohon nasihat kepada Bang Foke, keberanian untuk memutuskan itu ada, termasuk urusan parkir,” kata politikus PDIP itu.

Pada kesempatan itu, Pram mengaku belum membeberkan program-program unggulannya dengan Bacawagub Rano Karno. Menurut dia, program-program tersebut akan dibuka setelah penetapan KPU Jakarta.

Namun, dia turut menyoroti sejumlah persoalan di Jakarta yang menurutnya perlu segera dibenahi. Misalnya, dia bicara soal sistem keamanan di tingkat RT/RW. Pram ingin agar setiap RT/RW di Jakarta harus memikiki CCTV.

Dia juga menjanjikan kenaikan uang operasional bagi pengurus RT/RW menjadi dua kali lipat.

Menurut Pram, dengan anggaran anggaran yang dimiliki Jakarta, tak sulit untuk menaikkan dana operasional tersebut dari semula Rp2juta menjadi Rp4-5 juta.

“Maka mudah-mudahan di era kepemimpinan kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa di-double kan jadi Rp4 juta, RW jadi Rp5 juta,” kata Pram. (cnni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *