Menurut dia penilaian itu didasarkan pada sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah 90 persen.
“Yogyakarta ini dari indikator bahwa PTSL sudah 90 persen itu sebetulnya sudah menjadi provinsi yang bebas mafia tanah,” kata Hadi di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu, 28 September 2022.
Dia mengatakan kondisi itu menempatkan DIY menjadi daerah berposisi teratas dalam program pendaftaran sertifikat PTSL di Indonesia. Menurut dia, 10 persen tanah belum tersertifikat berada di Kabupaten Gunungkidul.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Ini karena Kabupaten Gunungkidul kontur tanahnya berbukit-bukit dan masyarakatnya agak kesulitan menunjukkan batasnya,” kata mantan Panglima TNI itu.
Meski demikian, kata dia, tanah-tanah belum tersertifikat itu harus dikejar proses legalitasnya. Ia berharap sertifikasi tanah di Gunungkidul bisa rampung pada 2023 mendatang.
Ia mengatakan DIY kini boleh memasang pengumuman atau banner sebagai daerah bebas mafia tanah. Menurut dia, kondisi itu akan memudahkan investor masuk untuk menanam investasi.
Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan mafia tanah kecil kemungkinan bisa ada di wilayahnya. Ia mengatakan cakupan sertifikasi tanah yang tinggi akan memperkecil gerak-gerik mafia tanah.
“Kalau 90 persen (tanah) sudah terdata akhirnya akhirnya yang dimainkan tanah keraton kalau (proses pendaftaran) belum selesai,” kata Sultan.
(DEN)
