Jakarta: Partai Demokrat akhirnya bisa berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Komunikasi dilakukan pada Rabu, 28 September 2022, malam.
“Alhamdulillah, meski dalam kesulitan, kami akhirnya bisa berkomunikasi dengan beliau tadi malam,” kata Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Kamis, 29 September 2022.
AHY mengakui Demokrat sulit berkomunikasi dengan Lukas. Kesulitan terjadi karena masalah kesehatan Ketua DPD Demokrat Papua itu.
AHY menyampaikan kesehatan Lukas tidak stabil dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan, Lukas empat kali terkena stroke dalam empat tahun belakangan.
“Dalam empat tahun terakhir ini, Pak Lukas sudah empat kali terkena serangan stroke, sehingga beliau ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara,” ungkap dia
Komunikasi dilakukan untuk mendengar penjelasan Lukas atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Sebab, Lukas belum memberikan penjelasan kepada Demokrat sejak ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami telah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan beliau, guna mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi, serta mencari solusi terbaik,” ungkap dia.
Namun, AHY tak menyampaikan hasil komunikasi yang dilakukan bersama Lukas. Dia hanya menyampaikan komunikasi dilakukan sebagai pertimbangan Demokrat mengambil sikap dan menilai kasus yang menjerat Lukas murni pelanggaran hukum atau tidak.
“Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politikknya,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didik Mukrianto mengaku belum mengetahui secara rinci duduk permasalahan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya komunikasi dengan Ketua DPD Demokrat Papua itu masih dilakukan
“Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas,” kata Didik kepada Medcom.id, Rabu, 28 September 2022.
Demokrat mengaku ingin mendapat penjelasan langsung dari Lukas. Namun, hal itu belum bisa dilakukan karena tidak berkomunikasi dengan Lukas.
“Untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik. Isu apapun menyangkut papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik,” ungkap dia.
(AZF)
